Realisasi Dana Desa Lubuk Pauh Enam Tahun Terakhir Sarat Penyimpangan dan Tidak Transparan
IKK.COM - Penggunaan Dana Desa Lubuk Pauh dalam enam tahun terakhir menuai sorotan masyarakat. Warga menilai pengelolaan anggaran desa tidak transparan dan sarat penyimpangan, terutama dalam penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sejak tahun 2020 hingga 2025 pemerintah desa telah mengalokasikan dana penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan total mencapai Rp518.833.779.
Alokasi tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Pada tahun 2020, dana yang digelontorkan sebesar Rp9.323.779, kemudian meningkat menjadi Rp47.000.000 pada tahun 2021. Tahun 2022 kembali dialokasikan sebesar Rp40.000.000, sementara pada tahun 2023 jumlahnya melonjak signifikan menjadi Rp150.000.000.
Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan alokasi Rp202.510.000 yang difokuskan untuk program pengadaan bibit kentang unggul. Sedangkan pada tahun 2025, pemerintah desa menyalurkan Rp70.000.000 untuk memperkuat pengembangan BUMDes. Dengan demikian, total penyertaan modal selama enam tahun terakhir mencapai Rp518.833.779.
Meski dana lebih dari setengah miliar rupiah telah digelontorkan, manfaat Bumdes hingga kini dinilai tidak dirasakan masyarakat. Warga mengaku tidak mengetahui secara jelas bagaimana usaha desa tersebut dikelola.
“Selama ini kami tidak tahu ke mana dana desa itu dialokasikan. Banyak program dijanjikan, tapi tak terlihat hasilnya,” ujar seorang warga Lubuk Pauh yang enggan disebutkan namanya, Rabu (20/8/2025).
Sorotan masyarakat juga tertuju pada pembangunan Lumbung Desa untuk program ketahanan pangan tahun 2025 dengan anggaran Rp144.000.000. Hingga kini, warga mempertanyakan realisasi fisik maupun pemanfaatan lumbung tersebut.
Hasil penelusuran tim menemukan indikasi adanya penyimpangan, terutama dalam pengelolaan modal Bumdes. Dugaan kuat, dana digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak adanya audit menyeluruh terhadap Dana Desa. “Sudah saatnya ada transparansi yang lebih jelas dan pengawasan ketat agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kemajuan desa, bukan sebaliknya,” tegas salah seorang tokoh pemuda.
Warga berharap aparat pengawas dan penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan ini. Ke depan, Dana Desa Lubuk Pauh dituntut dikelola lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga. (Mrd)
