Bahas Demokrasi hingga Konflik Lahan, DPRD Provinsi Jambii Siap Tindaklanjuti Masukan Cipayung
IKK.COM - DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk memperkuat ruang dialog publik dengan kalangan mahasiswa, setelah menerima audiensi Aliansi Cipayung Plus di ruang rapat utama gedung DPRD Jambi, Kamis (18/9).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, didampingi para wakil ketua dan seluruh perwakilan fraksi. Dalam forum tersebut, DPRD menerima sepuluh tuntutan mahasiswa yang menyoroti isu demokrasi, kebijakan daerah, hingga kinerja legislator.
Ketua DPRD M. Hafiz mengatakan pihaknya menghargai langkah mahasiswa yang memilih jalur dialog melalui audiensi. Ia menyatakan sebagian masukan yang disampaikan sudah dalam proses tindak lanjut.
“Tadi sudah disepakati bersama bahwa DPRD akan membuka ruang pertemuan secara berkala dengan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” ujar Hafiz.
Ia menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk memperbaiki kinerja, memperluas akses dialog, serta memastikan DPRD hadir sebagai wakil rakyat yang merespons aspirasi masyarakat.
“Kami terus berupaya memperbaiki citra DPRD sebagai lembaga yang mendengar dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” katanya.
DPRD juga mencatat beberapa isu prioritas yang disampaikan mahasiswa, seperti polemik PT SAS, konflik lahan, serta dorongan evaluasi terhadap kinerja anggota dewan yang dinilai belum optimal.
Sementara itu, Ketua GMNI Jambi, Ludwig Syarif, menyampaikan apresiasi terhadap DPRD yang mulai membuka ruang dialog terbuka, meskipun menurutnya langkah tersebut idealnya dilakukan lebih awal.
Ia berharap komunikasi antara DPRD dan Aliansi Cipayung Plus dapat dilanjutkan dalam agenda rutin guna mendorong transparansi kinerja dewan.
“Kami ingin ada komitmen bersama untuk mengevaluasi anggota dewan. Yang penting bukan soal tunjangan atau pendapatan, tetapi bagaimana kinerja mereka benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Ludwig.
Ia kembali menegaskan bahwa DPRD perlu lebih dekat dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya agar fungsi pengawasan dan representasi publik berjalan lebih optimal. (Adv)
