DPRD Tanjab Timur Gelar Paripurna, Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas Ranperda APBD 2026
IKK.COM - DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, menggelar rapat paripurna masa persidangan I Tahun 2025–2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (6/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, unsur pimpinan OPD, dan anggota DPRD lainnya.
Fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umum meliputi Fraksi Demokrasi Keadilan (PDI-P dan PKS), Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Golkar.
Juru Bicara Fraksi Demokrasi Keadilan, Dany Dwi Anggara, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan APBD 2026 mampu menjawab persoalan mendesak, seperti:
-
peningkatan kesejahteraan masyarakat,
-
penanggulangan kemiskinan,
-
penciptaan lapangan kerja,
-
pemulihan ekonomi lokal,
-
peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan,
-
serta perbaikan infrastruktur dasar.
“Kami ingin mengetahui capaian target RPJMD dan realisasi program tahun 2025, karena hal itu berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun mendatang,” kata Dany.
Fraksi juga menyoroti kondisi fiskal Tanjab Timur yang dinilai mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi nasional dan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat.
Juru Bicara Fraksi PAN, Ilham Febriansyah, menegaskan bahwa belanja daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas. PAN meminta APBD 2026 fokus pada:
-
Peningkatan pelayanan publik
-
Penguatan ekonomi kerakyatan
-
Efisiensi belanja pemerintah
“Program strategis harus selaras dengan RPJMD, memiliki indikator kinerja yang terukur, dan memprioritaskan penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Ilham.
PAN juga meminta peningkatan tata kelola, termasuk:
-
penerapan e-government,
-
integritas dan profesionalitas ASN,
-
pengawasan internal terhadap proyek fisik,
-
serta pelaporan kinerja yang benar-benar menggambarkan capaian pembangunan.
Fraksi Nasdem melalui juru bicara Nuardy menyampaikan catatan terkait target penerimaan daerah, potensi peningkatan PAD, serta penurunan anggaran dalam Ranperda APBD 2026.
“Meskipun anggaran menurun, alokasi harus diprioritaskan pada program yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Nuardy.
Nasdem juga meminta:
-
rincian penyertaan modal Rp2 miliar ke Bank Jambi,
-
penjelasan mengenai tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN,
-
serta strategi penyelesaian tenaga honorer paruh waktu.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ambo Acok, S.T., menyoroti target kenaikan PAD 24,87 persen dan meminta pemerintah daerah segera merealisasikan janji politik, seperti:
-
insentif RT Rp1.000.000 per bulan,
-
pembangunan tanggul 1.000 km,
-
bantuan kapal nelayan 10 GT,
-
pakaian gratis untuk siswa.
Gerindra juga mendukung program nasional seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Koperasi Merah Putih untuk diakomodasikan dalam APBD 2026.
Fraksi ini meminta rincian jenis belanja yang akan menjadi sasaran efisiensi, antara lain:
-
alat tulis kantor,
-
kegiatan seremonial,
-
perjalanan dinas,
-
jasa konsultan,
-
proyek infrastruktur,
-
hingga peralatan dan mesin.
“Efisiensi jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat,” tegas Ambo.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Hj. Dewi Yulianti, S.E., menekankan perlunya kreativitas pemerintah daerah dalam menggali PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.
Golkar meminta agar alokasi belanja daerah diprioritaskan pada:
-
infrastruktur dasar,
-
mutu pendidikan dan kesehatan,
-
pemberdayaan ekonomi masyarakat,
-
serta pengentasan kemiskinan.
Seluruh fraksi sepakat mendukung penyusunan Ranperda APBD 2026 dan berharap anggaran tahun depan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. (Adv)
