DPRD Tanjab Timur Gelar Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2026 dan Nota Keuangan
IKK.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Nota Keuangan RAPBD 2026, di Ruang Utama Paripurna DPRD, Rabu (5/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., didampingi wakil ketua dan anggota dewan. Hadir pula jajaran Forkopimda, staf ahli, asisten daerah, dan kepala OPD. Secara simbolis, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, S.T.H.I., M.Si., menyerahkan dokumen Raperda APBD 2026 beserta Nota Keuangan kepada pimpinan DPRD.
Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati, dijelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2026 diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama DPRD terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
“KUA dan PPAS menjadi dasar utama penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang hari ini kami ajukan,” ujar Wabup.
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 diusulkan sebesar Rp882.586.707.836, turun 18,38 persen dibandingkan APBD Murni 2025 yang mencapai Rp1.221.787.232.836. Pendapatan ini masih didominasi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Raperda APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp106,26 miliar atau naik 24,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama berasal dari tiga sumber utama, yakni pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp41,43 miliar atau naik 13,87 persen, retribusi daerah sebesar Rp23,13 miliar yang tumbuh 44,28 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipatok Rp10,05 miliar, meningkat 11,05 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer pada 2026 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan. Total pendapatan transfer tercatat sebesar Rp776,31 miliar, turun 21,23 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya transfer pemerintah pusat yang hanya mencapai Rp772,92 miliar atau turun 21,76 persen, serta transfer antar daerah yang menurun menjadi Rp53,39 miliar, atau turun 11,86 persen.
Dari sisi belanja, total belanja daerah dalam Raperda APBD 2026 diusulkan sebesar Rp919,88 miliar, atau turun 29,14 persen dibandingkan APBD Murni 2025. Komponen terbesar berasal dari belanja operasi yang mencapai Rp751,33 miliar, turun 16,07 persen dari tahun sebelumnya. Belanja operasi ini terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp484,73 miliar (turun 2,85 persen), belanja barang dan jasa sebesar Rp253,23 miliar (turun 31,08 persen), belanja subsidi sebesar Rp73 juta (turun 0,61 persen), belanja hibah sebesar Rp13,11 miliar (turun 53,91 persen), dan belanja sosial sebesar Rp114 juta.
Pada pos belanja modal, pemerintah daerah mengusulkan anggaran sebesar Rp34,87 miliar, atau mengalami penurunan drastis hingga 83,96 persen. Belanja modal tersebut mencakup pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp7,30 miliar (turun 82,01 persen), pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp2,26 miliar (turun 93,67 persen), pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp21,19 miliar (turun 84,27 persen), serta aset tetap lainnya sebesar Rp4,08 miliar.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp131,68 miliar atau turun 24,47 persen dari tahun sebelumnya.
Pada pos pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dengan nilai Rp39,3 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2 miliar yang diperuntukkan bagi penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Jambi.
Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan nota keuangan telah memperhitungkan dinamika ekonomi nasional dan daerah, termasuk penurunan kapasitas fiskal akibat kebijakan dana transfer pemerintah pusat.
“Penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah serta penyesuaian fiskal yang terjadi. Kami berharap pembahasan selanjutnya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Wabup. (Adv)
